Diduga Ada Intervensi Anggota DPR RI – Radar Madura

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Jumlah penerima program Indonesia pintar (PIP) untuk sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sumenep cukup banyak, yakni mencapai 30.983 siswa. Dengan penerima sebanyak itu, maka total dana yang dikucurkan mencapai Rp 12.253.950.000.

Penerima program yang bersumber dari APBN tersebut ternyata bukan hanya diusulkan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep. Ditengarai ada intervensi data dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sebab, kuota PIP SD yang diterima Dispendik Sumenep hanya 12.138 siswa.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dispendik Sumenep Ardiansyah membenarkan jika usulan penerima PIP bukan hanya dari instansinya. Ada pihak pemangku kepentingan, yakni anggota dewan yang bisa mengusulkan penerima PIP. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail jumlah penerima PIP dari jalur ini.

Pihaknya tidak tahu pasti data penerima PIP yang diajukan di luar instansinya. Sebab, data semua penerima PIP dari setiap jalur disatukan. Dia hanya menegaskan bahwa data tersebut tidak bisa diganggu gugat. ”Bukan dari kita yang mengusulkan,” ujarnya.

Ardi menyampaikan, selain dari wakil rakyat, terdapat dua jalur usulan bantuan PIP. Penerima PIP bisa diusulkan melalui dispendik. Data tersebut diambil dari data pokok pendidikan (dapodik) di setiap sekolah. Selain itu, penerima PIP dapat melalui usulan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Tahun lalu, data penerima PIP khusus SD yang diusulkan Dispendik Sumenep mencapai 48 ribu siswa. Sementara jumlah total siswa SD sekabupaten 55 ribu orang. Tersisa 7 ribuan siswa yang tidak diusulkan oleh dispendik. ”Tapi ternyata, kita hanya dapat kuota 12 ribu,” ungkapnya.

Pihaknya kaget setelah melihat SK nominasi penerima PIP 2022. Sebab, jumlahnya jauh lebih tinggi dari kuota yang diberikan kepada Dispendik Sumenep. Dalam SK tersebut, Kemendikbudristek menetapkan penerima PIP SD sebanyak 30.983 siswa. ”Itu data akumulasi semua penerima PIP dari pihak dewan, DTKS, dan pengusulan dari dinas pendidikan,” bebernya.

– Advertisement –

Operator DTKS Dinsos dan PPPA Sumenep Usman Arisandi mengutarakan, pihaknya tidak mengetahui warga yang terdata dalam DTKS sebagai penerima PIP. Sebab, semua data penerima PIP masuk ke Dispendik Sumenep.  Pihaknya hanya membantu mengecek ID DTKS warga yang mengajukan PIP. ”Di kami tidak terdeteksi jumlah penerima PIP. Yang tahu itu tetap dari dinas pendidikan,” terangnya. (bil/han)

Hadiri Sumut Teacher Fest 2023, Edy Rahmayadi Sampaikan … – Sumut24

MEDAN I Sumut24.co
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan tetang pentingnya para guru memahami kebutuhan antara hard skill dan soft skill (keterampilan utama dan kemampuan personal). Terutama dalam menjadikan anak didik bisa berhasil di masa depan melalui pendidikan yang tepat guna.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada para guru dan kepala sekolah dalam paparannya pada kegiatan Sumut Teacher Fest 2023, sekaligus peluncuran event Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dan HPN Expo 2023 di Hotel Adimulia Medan, Senin (23/1).

“Keterampilan teknis (utama) itu bisa dipelajari. Sementara keterampilan diri, pengembangan sikap dan karakter itu adalah kemampuan individu yang sulit diukur. Karena itu, apa yang dipelajari (di sekolah), kemudian dipraktekkan, dan itulah yang (akan) kita kerjakan. Sehingga perlu kita meluruskan hard skill, karena itu sekarang yang dibutuhkan oleh perusahaan (kerja),” ujar Gubernur.

Hadir Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Armia Fahmi, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dan jajaran, serta sejumlah pimpinan organisasi wartawan. Sementara mendampingi Gubernur, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Kadis Pendidikan Asren Nasution, Kadis Kominfo Ilyas Sitorus, serta pejabat lainnya.

Kemudian, kata Gubernur, perlunya kemampuan individu (personal) atau soft skill bagi setiap peserta didik. Karena hal itu menyangkut bagaimana seseorang bersikap dan menjalankan perannya bersama orang lain. Sehingga perlu kemampuan tertentu yang ia jabarkan dalam 10 poin.

Adapun 10 poin soft skill yang dibutuhkan tersebut, yaitu kemampuan komunikasi yang baik, jiwa kepemimpinan, analisis informasi, mudah beradaptasi, kreatif dan ingin tahu, suka kolaborasi, andal memanajemen waktu, lancar public speaking, ahli networking dan berfikir kritis.

“Soal berdaptasi, bagaimana anda (guru) masuk ke dalam dunia generasi muda sekarang, generasi alfa. Sekarang ini mereka membutuhkan pendidikan yang efisien. Lebih suka belajar mandiri dan tidak suka terlalu lama,” sebut Gubernur, di hadapan 400-an hadrin dan 9.000 guru di Sumut yang mengikuti kegiatan secara virtual.

Sedangkan terkait poin kolaborasi, Gubernur mengatakan, bahwa para guru harus mengajarkan bagaimana anak didik bisa berkolaborasi dalam banyak hal. Karenanya para tenaga pengajar juga membutuhkan langkah itu dalam mendidik.

“Juga bagaimana (guru) mengajari muridnya untuk memanajemen waktu dan berpikir kritis. Inilah 10 poin yang menjadi tuntutan kepada kepala sekolah. Karena bagi saya, mungkin bukan pelajaran itu yang saya gunakan sekarang untuk berperan. Tetapi dari pendidikan di sekolah lah yang menjadikan orang itu cerdas. Makanya saya selalu berterima kasih kepada guru,” pungkasnya.

Di sela kegiatan itu, Gubernur juga mengucapkan selamat atas peluncuran Pra Hari Pers Nasional (HPN) dan HPN Expo 2023 yang akan berlangsung 7-12 Februari 2023 mendatang dengan segala kesiapannya. Sebab, diperkirakan ada 14 ribu wartawan yang akan menghadiri event nasional tersebut.

Menyambut kehadiran Gubernur, seorang pensiunan guru SMA Negeri 1 Medan, bernama Ediono mengungkapkan bagaimana pengalamannya saat mulai mengajar pada tahun 1959 di Sekolah Guru (SG) B. Termasuk mengajar di sekolah dimana seorang Edy Rahmayadi pernah menimba ilmu di sana.

“Saya sangat berterima kasih karena apa yang disampaikan Gubernur tentang pendidikan di masa itu, menunjukkan peran guru yang sangat penting. Begitu juga penghargaan kepada kami para pensiunan guru,” sebut Ediono, dalam sesi dialog.

Usai membuka kegiatan, Gubernur pun menerima buku karangan para guru dari berbagai sekolah, cedera mata berupa foto berlatar gambar-gambar ribuan guru, serta menyempatkan diri bersalaman serta mencium guru yang pernah mengajar di SMA Negeri 1 Medan, sebelum meninggalkan tempat. Acara juga turut dimeriahkan dengan kehadiran penyanyi legendaris, Obi Messakh yang bernyanyi Bersama Gubernur dan Nawal Lubis.red2

Bank Sampah Binaan PHR-Unilak Raih Penghargaan Peduli Lingkungan – Republika Online

MI Ibnu Mubarok dinilai berhasil mengatasi persoalan sampah di lingkungan masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Sampah Agrowisata Ibnu Al-Mubarok di Pekanbaru, Riau, binaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Universitas Lancang Kuning (Unilak) meraih prestasi membanggakan dalam ajang Satuan Pendidikan Peduli Lingkungan. Sekolah berbasis pendidikan agama Islam yang mengelola bank sampah tersebut mendapatkan juara 1 dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru.


MI Ibnu Mubarok dinilai berhasil mengatasi persoalan sampah di lingkungan masyarakat, bahkan sampah tersebut dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah.

VP Corporate Secretary Pertamina Hulu Rokan, Rudi Ariffianto dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (23/1/2023), mengatakan bangga atas pencapaian mitra binaan PHR dalam kategori peduli lingkungan tersebut. “Kami bersyukur bahwa pengetahuan dan pendampingan yang kami berikan membawa dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Semoga prestasi ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR berfokus pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan bantuan pascabencana.

Program TJSL tersebut juga telah berkembang, berawal dengan 10 program di tahun 2021, PHR dalam 2022 telah melaksanakan 30 program TJSL yang dilaksanakan oleh berbagai mitra pelaksana yang jumlahnya juga meningkat dari 10 ke 21 mitra.

Dari segi dampak ke masyarakat, terdapat peningkatan 4 kali lipat jumlah penerima manfaat, dari 5.000 menjadi 21.000 orang penerima manfaat di Provinsi Riau untuk seluruh program CSR di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Seluruh program itu tercakup ke dalam 12 dari 17 target atau goals dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Sementara itu, Rinwiningsih, ketua Yayasan Ulil Albab Al Ja’afariyah yang menaungi MI Ibnu Mubarok, mengaku sejak dibina PHR-Unilak pada 2021, banyak kemajuan yang dirasakan terutama dalam pengelolaan lingkungan yang baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unilak dan PHR yang telah membantu Bank Sampah MI Ibnu Al Mubarok sehingga berkembang. Di sekolah ini ada program pengelolaan lingkungan dan menjaga kebersihan sekolah, namanya Jumat bersih. Dalam pengelolaan ini kami mendapatkan bantuan pembangunan bank sampah, bantuan mesin serta pelatihan manajemen. Sekolah kami memiliki program unggulan yaitu entrepreneur dan life skill,” ujarnya.

Ia menjelaskan PHR dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unilak juga melakukan sosialisasi bank sampah kepada masyarakat sekitar pondok pesantren. Masyarakat diberi pemahaman tentang pengelolaan sampah serta menjadikan bank sampah sebagai solusi persoalan sampah di lingkungan sekitar.

“Awalnya sampah plastik dan sisa makanan menumpuk karena tidak ada upaya pengelolaan yang tepat. Di pondok pesantren ini ada santri yang mondok, ada limbah yang tidak bisa diangkut oleh pihak luar, sehingga memotivasi kami membuat program bank sampah, kemudian kami membuat program bank sampah melibatkan santri, dan saat ini terus berkembang. Sekolah ini juga menghasilkan ecobrick, peternakan, budidaya maggot yang bisa menjadi pakan ternak,” tutur Rinwiningsih.

Keberadaan bank sampah di sekolah mampu mengatasi persoalan sampah serta menghasilkan uang, serta membuat pondok pesantren ini menjadi percontohan sekaligus pusat pelatihan pengelolaan sampah.

“Banyak yang datang ke sekolah ini untuk sharing dan belajar, mulai dari instansi pemerintah, sekolah dan masyarakat umum,” katanya.

Lomba sekolah peduli lingkungan tersebut diikuti lebih dari 50 sekolah dari semua jenjang pendidikan, penyerahan piagam pemenang langsung diberikan oleh Kepala Kemenag Kota Pekanbaru Syahrul Maulidi MA yang diterima oleh kepala sekolah pada 12 Januari 2023.

sumber : Antara

Persiapan ANBK Disesuaikan dengan Kebutuhan Sekolah – Radar Jombang

JOMBANG – Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di jenjang SMA/SMK masih belum keluar jadwalnya. Namun sekolah bisa mempersiapkan diri sesuai kebutuhan masing-masing.

’’Persiapan lebih awal lebih bagus,’’ kata Sri Hartati, kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang, kemarin.

Sembari menunggu jadwal dari kemendikbudristek, sekolah bisa mempersiapkan diri. Salah satunya dengan tryout. Hanya saja ia menyerahkan sepenuhnya persiapan sekolah kepada masing-masing lembaga. ’’Untuk tryout saya serahkan sepenuhnya ke masing-masing kepala sekolah, yang lebih tahu tentang kebutuhan siswanya,’’ ungkapnya.

Biasanya, tidak semua siswa kelas 11 mengikuti ANBK. Hanya diambil 45 siswa ditambah lima siswa cadangan yang ditentukan secara acak. Sebab ANBK dipakai untuk menentukan rapor pendidikan.

Idealnya, persiapan diikuti semua siswa. Sehingga siapapun yang namanya masuk dalam peserta ANBK, maka ia sudah siap dan sudah punya bekal kisi-kisi materi yang akan diujikan.

Selama persiapan ANBK, biasanya ada beberapa kali simulasi teknis pelaksanaan. Setelah nama-nama yang akan ikut ANBK keluar. ’’Simulasi untuk memberitahu langkah-langkahnya, bagaimana cara login logout dan lain sebagainya,’’ katanya.

ANBK tidak berpengaruh kepada nilai siswa, namun hasilnya perpengaruh kepada penilaian rapor pendidikan yang akan diterima sekolah. Tidak hanya siswa, kepala sekolah juga bakal ikut ANBK, untuk survei lingkungan belajar. (wen/jif/riz)

Reporter: Wenny Rosalina

JOMBANG – Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di jenjang SMA/SMK masih belum keluar jadwalnya. Namun sekolah bisa mempersiapkan diri sesuai kebutuhan masing-masing.

’’Persiapan lebih awal lebih bagus,’’ kata Sri Hartati, kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang, kemarin.

Sembari menunggu jadwal dari kemendikbudristek, sekolah bisa mempersiapkan diri. Salah satunya dengan tryout. Hanya saja ia menyerahkan sepenuhnya persiapan sekolah kepada masing-masing lembaga. ’’Untuk tryout saya serahkan sepenuhnya ke masing-masing kepala sekolah, yang lebih tahu tentang kebutuhan siswanya,’’ ungkapnya.

Biasanya, tidak semua siswa kelas 11 mengikuti ANBK. Hanya diambil 45 siswa ditambah lima siswa cadangan yang ditentukan secara acak. Sebab ANBK dipakai untuk menentukan rapor pendidikan.

Idealnya, persiapan diikuti semua siswa. Sehingga siapapun yang namanya masuk dalam peserta ANBK, maka ia sudah siap dan sudah punya bekal kisi-kisi materi yang akan diujikan.

Selama persiapan ANBK, biasanya ada beberapa kali simulasi teknis pelaksanaan. Setelah nama-nama yang akan ikut ANBK keluar. ’’Simulasi untuk memberitahu langkah-langkahnya, bagaimana cara login logout dan lain sebagainya,’’ katanya.

ANBK tidak berpengaruh kepada nilai siswa, namun hasilnya perpengaruh kepada penilaian rapor pendidikan yang akan diterima sekolah. Tidak hanya siswa, kepala sekolah juga bakal ikut ANBK, untuk survei lingkungan belajar. (wen/jif/riz)

Reporter: Wenny Rosalina

1.289 Sekolah di Sumut Tak Memiliki Guru Pendidikan Agama Islam – Liputan6.com

Liputan6.com, Medan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut) diminta mengatasi kekurangan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah SMA/SMK yang masuk wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum LPTQ Sumut, Asren Nasution, pada Pembukaan Rapat Koordinasi LPTQ Sumut dan Kafilah Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Minggu (22/1/2023).

Dikatakan Asren, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut, ada sebanyak 1.289 sekolah berbagai tingkatan yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sumut tidak memiliki GPAI.

Data yang diperoleh Asren dari Kanwil Kemenag Sumut, ada 1.049 unit Sekolah Dasar (SD) yang tidak memiliki GPAI, 161 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) 79 unit.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. LPTQ harus turun gunung mendata, kita carikan solusi agar ini bisa terpenuhi,” kata Asren, yang juga Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut, dalam keterangan diperoleh Liputan6.com.

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Pelajar tidak Miliki SIM Dilarang Parkir di Area Sekolah – Republika Online

Pelajar harus membawa SIM jika membawa kendaraan bermotor.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Dinas Perhubungam Kota Sukabumi melakukan penertiban sejumlah areal parkir, salah satunya di Jalan Ir H Djuanda, Kota Sukabumi, Jabar, dengan melarang atau tidak mengizinkan pelajar yang tidak memiliki SIM memarkir kendaraandi kawasan tersebut.


“Larangan ini sesuai aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dengan tujuan agar para pelajar mematuhi aturan lalu lintas sekaligus menertibkan lahan parkir,” kata Kadishub Kota Sukabumi Imran Whardhani di Sukabumi, Ahad (22/1/2023).


Menurut Imran, Jalan Ir H Djuanda atau lebih dikenal Dago ini merupakan daerah pusat pendidikan di Kota Sukabumi dan banyak pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk bersekolah.


Dalam melakukan penertiban itu Dishub telah berkoordinasi dengan pihak sekolah yang berada di kawasan Dago dalam menegakkan aturan tentang tidak mengizinkan para pelajar yang tidak memiliki SIM untuk memarkir kendaraan di area tersebut.


Selain itu, pihaknya pun telah memberikan edukasi kepada juru parkir yang bertugas di sekitar Jalan Ir H Djuanda agar mematuhi aturan itu serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya agar areal parkir tidak semrawut serta tertib.


“Langkah ini juga merupakan edukasi untuk para pelajar agar paham dan mematuhi berbagai aturan tentang berlalu lintas serta menanamkan jiwa disiplin sejak dini,” katanya.


Di sisi lain, Imran mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus untuk membenahi sejumlah areal parkir di Kota Sukabumi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada warga yang menggunakan lahan parkir.


Pihaknya pun sudah menginstruksikan kepada para juru parkir untuk selalu mengawasi dan memantau setiap kendaraan yang diparkir antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pencurian kendaraan bermotor dan lainnya.


Ia pun mengimbau kepada pengendara agar memarkir kendaraandi tempat-tempat parkir yang sudah disediakan agar tidak semrawut dan tentunya dengan memarkir kendaraan di tempatnya agarlebih aman.

sumber : Antara

Pendidikan di Kalsel diharapkan lebih berkualitas – ANTARA Kalimantan Selatan

Banjarmasin (ANTARA) – Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pendidikan di provinsinya ke depan lebih berkualitas.

Anggota Komisi IV Asbullah AS mengemukakan itu saat monitoring dan evaluasi (monev) ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel , ujar Kepala Subbag Humas Sekretariat DPRD (Setwan) provinsi setempat, Dedy Noriadi melalui telepon seluler, Sabtu malam.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut berterimakasih atas saran dan masukkan dari para tenaga pendidik di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kita.

“Masukkan itu sangat berguna guna buat mengoptimalkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kita di Tahun 2023” tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV ke “Bumi Selidah” Batola tersebut memantau pelaksanaan “Kurikulum Merdeka” yang sudah berlaku dalam dua tahun terakhir ini di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan Kunker kali ini, Komisi IV mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Marabahan di Kecamatan Anjir Muara.

“Tujuan kami kesini sebagai ajang silahturahmi dan diskusi terkait pelaksanaan pembelajaran. Pemerintah kan telah meluncurkan kurikulum baru yang diberlakukan di Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kurikulum tersebut berlaku disini,” ucap Asbullah.

Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para siswa siswi agar dapat memilih pelajaran sesuai  passion (keinginan). 

Dari SMKN 2 Marabahan Anang Setianto mengatakan, sekolahnya menerapkan Kurikulum Merdeka sudah dua tahun, salah satunya berupa “Learning Management System” (LMS).

“Pada LMS yang sangat kami tekankan pembelajaran berkarakter,” tuturnya di hadapan rombongan Komisi IV yang juga membidangi pendidikan tersebut.

Rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan saat kunjungan ke SMKN 2 Marabahan di Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)




Dalam kesempatan itu, Komisi IV juga menyerap aspirasi dari pihak SMKN 2 Marabahan, di antaranya dari guru pendidikan Al Quran Sahroni mengharapkan tempat ibadah yang layak pakai, 

“Kami sudah mempunyai mushala, tapi ketika hari hujan, shaf perempuan bocor dan sebagian atap menggunakan terpal,” ungkapnya.

“Selama ini, pembangunan shaf perempuan bukan dari dana sekolah, tapi dari dana anak binaan saya yang memenangkan lomba habsi dan pidato. Salah satunya memenangkan piala Paman Birin dan mendapatkan beasiswa pada Universitas di Kalsel,” lanjutnya.

Sesudah Batola, rombongan Komisi IV yang juga membidangi kesehatan melanjutkan Kunker ke Puskesmas Kurau (sekitar 35 kilometer tenggara Banjarmasin) Kabupaten Tanah Bumbu (Tala).

Kepala Puskesmas Kurau Kurau H. Imam Erawahyudi menyampaikan apresiasi kepada rombongan Komisi IV, 

“Kami sangat apresiasi kepada Komisi IV yang telah memperhatikan kami yang bekerja di lapangan langsung. Terkait hal ini kami sudah laksanakan penyuluhan ke masyarakat salah satunya dengan program Menguras, Menutup dan Mengubur (3M) terkait pencegahan demam berdarah (DBD).

“Selain itu, pemeriksaan jentik-jentik nyamuk di rumah penduduk dan alhamdulillah dua tahun ini tidak ada yang terkena demam berdarah ini,” tutur H. Imam.

Kunker Komisi IV ke dua kabupaten (Batola dan Tala) tersebut sebagaimana terjadwal, 19 – 21 Januari 2023, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.

Rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan saat kunjungan ke SMKN 2 Marabahan di Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan Puskesmas Kurau Kabupaten Tanah Laut. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)

Kepala Sekolah Cabuli Siswi, Dinsos Banyuwangi: Dunia Pendidikan Kembali Tercoreng – Liputan6.com

 

 

Kepala sekolah di salah satu Sekolah Dasar di Banyuwangi tega mencabuli tiga anak didiknya. Aksi bejat itu dilakukan sejak 2016 dan baru terungkap pada 2023 ini.

Tersangka adalah M (48) beralamat di Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Untuk memuluskan aksi bejatnya, pria yang juga berprofesi sebagai guru ngaji ini, mengancam dan memberikan sejumlah iming-iming. Mulai dari bujuk rayu agar cepat pintar hingga diberi sejumlah uang.

Wakasat Reskrim Polresta Banyuwangi AKP Badrodin Hidayat mengatakan, aksi kekerasan seksual pelaku terungkap pada Desember 2022.

Dimulai dari laporan salah satu orang tua korban. Yakni bocah perempuan berinisial KN (9).

“Saat itu korban mengadu pada orang tua bahwa tersangka telah melakukan tindak asusila. Aksi dilakukan saat tersangka di atas motor saat mengantar korban pulang ke rumahnya,” ujar Hidayat, Jumat (20/1/2023).

Mendengar pengakuan korban, orangtua selanjutnya melapor ke Bhabinkamtibmas setempat. Selanjutnya kasus ini dilaporkan ke Polsek Cluring.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan. Dari hasil pendalaman ternyata ada beberapa korban lain. Sementara ada dua korban lainnya yang akhirnya turut melapor.

“Korban lain yakni RN (13) dan JE (13). Pencabulan pada 2 korban terjadi sejak 2016 hingga 2018,” ujarnya.

Polisi juga telah mengamankan tersangka. Dari hasil penyidikan tersangka mengakui perbuatan tersebut.

“Tersangka kooperatif dan mengakui tindakan sesuai laporan yang kami terima. Tersangka sudah kami tahan,” bebernya.

Aksi pencabulan kepala sekolah itu dilakukan di beberapa tempat.  Ada yang berlokasi di ruang guru hingga di atas motor saat berkendara di jalan raya.

Disdik Serahkan 1100 SK Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non … – swara pendidikan

Penyerahan SK oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Sutarno, SE,MM serta Kepala bidang Pembinaan SMP, Joko Sutrisno.

SWARA PENDIDIKAN (DEPOK) – Dinas Pendidikan Kota Depok menyerahkan SK (Surat Keputusan) kepada 1100 Tenaga Pendidik dan Kependidikan non ASN tahun 2023 jenjang SMP di Aula Serbaguna, Lantai 10, Gedung Baleka II, Jumat (20/01/23).

Penyerahan diberikan langsung oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Sutarno, SE,MM serta Kepala bidang Pembinaan SMP, Joko Sutrisno. Selain pemberian SK, para Tenaga Pendidik dan Kependidikan non ASN juga mendapatkan pembekalan terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Pada kesempatan itu, dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan, Sutarno,SE,MM menyampaikan bahwa idealnya khusus untuk jenjang pendidikan SMP dibutuhkan guru sebanyak 1485, sementara untuk tenaga kependidikan dalam rangka membantu keberlangsungan dan keseimbangan proses belajar mengajar, idealnya dibutuhkan 429 orang. Sehingga untuk total 33 SMP Negeri dibutuhkan 1914 tenaga pendidik dan kependidikan.

Sekdis pendidikan, Sutarno juga menyampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini khususnya di jenjang SMP hanya ada 640 PNS .

“Jadi kalau dihitung-hitung, jumlah PNS di jenjang SMP masih di dominasi oleh tenaga pendidik dan kependidikan non PNS,” ujarnya.

Kepada para penerima SK, Sutarno mengingatkan agar didalam melaksanakan tugas, tenaga pendidik dan kependidikan harus mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana tenaga pendidik dan kependidikan PNS yang diatur dalam peraturan kepegawaian.

“Saya juga minta kepada seluruh tenaga pendidik  dan kependidikan agar selalu disiplin dan bisa menjaga etika sebagai seorang pendidik,” tandasnya.

Selama menjalankan tugas, lanjut sutarno, seluruh tenaga pendidik  dan kependidikan non ASN juga dijamin kesejahteraannya melalui BPJS. Jaminan kematian, kecelakaan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Selain itu, lanjut Sutarno. Tenaga pendidik  dan kependidikan non ASN juga berkesempatan menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk dilingkungan disdik sendiri, sutarno mengatakan tercatat ada 736 tenaga PPPK baik di jenjang SD maupun  SMP.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Joko sutrisno juga mengingatkan kepada para penerima SK terkait Surat Perjanjian Kejasama (SPK) pada pasal 3 ayat 2 poin d, bersedia ditempatkan di SMP Negeri manapun yang berada di wilayah Kota Depok.

Bang Imam: Warga Depok Minimal Lulus SMA

Tempat yang sama, Wakil Wali Kota Depok yang akrab disapa bang Imam dihadapan ribuan tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mendapatkan SK mengaku bangga dengan para PTK non ASN yang memiliki dedikasi tinggi untuk mensukseskan dan mencerdaskan anak anak di Kota Depok.

Bang Imam meminta agar warga Depok, minimal harus lulus SMA. Bang Imam meminta jika ada warga Depok yang tidak bisa melanjutkabn sekolah lantaran kendala ekonomi, laporkan segera.

“Kalau ada tetangga atau warga yang tidak bisa melanjutkan sekolah, segera data. Sampaikan ke lurah atau camat, atau kasih ke saya. Karena warga Depok harus sekolah minimal lulus sma,” tandasnya.

“Kalau tidak punya uang gimana bang Imam? Kita kasih beasiswa. SD Rp2 juta, SMP Rp3 juta, SMA Rp2 juta, dan ditahun 2023 ini yang kuliah juga kita kasih beasiswa, Rp15 juta.  Jadi bapak dan ibu guru yang sudah S1 silahkan lanjutkan ke S2,” pungkasnya.

Acara penyerahan SK juga dihadiri Kasi Kelembagaan, Bahrudin, Koordinator Tenaga Kependidikan, Safrudin, serta Kasi Kurikulum, M. yusuf. (harlis)

Pengunjung : 3

Pendidikan Musik Punya Manfaat untuk Anak Muda: Bikin Lebih Kompeten dan Percaya Diri – Republika Online

Siswa yang mengenyam pendidikan musik cenderung tak terlibat perilaku berisiko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebuah studi terbaru meneliti tentang pengaruh pendidikan musik bagi generasi muda. Riset yang diterbitkan di jurnal Frontiers In Psychology tersebut digagas oleh tim peneliti dari University of Southern California (USC).


Para peneliti melibatkan 120 siswa dari 52 sekolah menengah Los Angeles Unified School District. Pertanyaan survei mencakup perkembangan pemuda yang positif termasuk kompetensi dan kepercayaan diri.


Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa remaja yang menunjukkan sifat-sifat demikian cenderung memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Mereka juga cenderung tidak terlibat dalam perilaku berisiko pada kemudian hari.


Salah satu peneliti, Beatriz Ilari, menemukan siswa yang memulai pendidikan musik sebelum usia delapan tahun lebih memiliki harapan tentang masa depan. Siswa yang menerima pelatihan musik di usia lebih muda pun mendapat skor lebih tinggi dalam ukuran kunci perkembangan remaja yang positif.


Studi melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Namun, siswa yang berpartisipasi dalam program pendidikan musik virtual sebagian besar berasal dari lingkungan miskin, yang menunjukkan perbedaan dalam akses ke pendidikan musik formal.


Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi keterlibatan siswa dalam berbagai program musik, termasuk program ekstrakurikuler bebas biaya. Peneliti menemukan, siswa yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk pendidikan musik dan untuk jangka waktu yang lebih lama mendapat skor lebih tinggi terkait kompetensi dan harapan masa depan.


Ilari yang merupakan profesor pendidikan musik di USC Thornton School of Music berpendapat, musik bisa menjadi kegiatan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Musik juga berguna dalam melatih emosi, mengetahui identitas, serta memperkuat koneksi dengan sekolah dan masyarakat.


“Selain mengisi kesenjangan kritis dalam literatur yang ada, hasil dari studi kami dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan program dan kebijakan untuk semua kaum muda,” ujar Ilari, dikutip dari laman Science Daily, Sabtu (21/1/2023).